Suferi
BOGOR - Jujur saya AA berkata. setelah saya ikut kegiatan webinar, mendengar dan menyimak materinya pada malam tadi, Jumat 27 Jan 2023, dalam kegiatan webinar Cides ICMI ini dgn topik yang menggugah yaitu "Oligarki dan Pemilu Legislatif/ dan Pilpres 2024", sangatlah mencerahkan, dan memperluasan wawasan saya, serta tahu apa dan bagaimana dinamika perkembangan sistem oligarki ekonomi dan politik yang telah bersenyawa itu. Kemudian para nara sumber menjelaskan sejauh mana dampak negatifnya, yang juga sungguh luar biasa daya rusaknya.
Kekuatan cengkraman para oligarki mengatur sistem politik dan pemerintahan, merupakan anomali dan merampas kedaulatan rakyat dan hak-hak demokrasi rakyat dst dst begitu jelas diuraikan ke 4 narasumber yang heubat. Diskusi webinar Oligarki pada malam itu, semakin menarik dibawa kendali moderator yang sangat piawai (profesional) yakni kang Prof.Dr.Didin Mufiddhin, Sekwankar ICMI Pusat.
Bahkan Sabtu pagi ini, karena penasaran, saya dengar dan simak kembali materi webinar oligarki yang menarik tersebut di media sosial Youtube untuk memperkuat pemahaman saya. Luar biasa opini, pemikiran dan gagasan para narsum, antara lain dari bpk.Dr.Hidayat Nurwahid, kang Prof.Didin S Damanhuri, bang.Dr.Fahri Ali dan mas Prof.Yudi Krisnandi. Bapak Dr.Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI mengemukakan bahwa untuk mengelola kekuasaan negara wajib berpedoman kepada Sila ke 4 Pancasila yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan", bukan menggunakan capital power yg sesat dan menyesatkan itu. Sedangkan Prof.Yudi antara lain, bahwa kaum oligarki yang jumlah sedikit itu harus dikendalikan dan diatur tidak ikut dalam urusan politik dan kenegaraan sebagaimana dipraktekan di negara-negara bagian timur Eropah. Begitu banyak ide-ide yang segar dan briliyan dari para nara sumber, yang tidak mungkin saya urai dalam tulisan singkat ini.
Selain itu juga yang sungguh menarik adalah sambutan inspiratif dan solutif dari mas Prof.Arif Satria, Ketum MPP ICMI, yang memberikan harapan apa dan bagaimana ICMI seharusnya berkiprah menemukan konsep-konsep inovasi di negara yang penuh tantangan ini memasuki masa transisi. ICMI harus berkontribusi sebagaimana tiglinenya "Inspiratif dan transformatif" yang telah menjadi komitmen kita. Juga sambutan Wakil Ketua Wankar ICMI Pusat, teman diskusi saya, ibu kita Dr.Sri.Astuti Bukhori yang mengantar maksud dan kerangka pikir webinar Oligarki secara cerdas, dan sebelumnya sambutan diawali Ketua Cides ICMI bang Prof.Andi Faisal Bakti yang menguraikan apa yang menjadi latar belakang perlu diselenggarakan Webinar Oligarki dan Pileg/Pilpres 2024, yang menurut saya sungguh rasional dan sangat menghawatirkan.dan menggelisahkan .banyak pihak, stakeholders yang mencintai negara-bangsa (nation state) yang namanya NKRI. Kekuatan oligarki kata beliau sudah merasuk dan mewabah kemana-mana dalam sistem kelembagaan negara, baik eksekutif, apalagi legislatif maupun yudikatif. Oligarki seperti pandemi virus yang membuat negara-bangsa ini menjadi carut-marut, seperti halnya dampak pandemi Covid 19, bahkan akibat lebih parah apabila tidak dicegah oleh kekuatan masyarakat sipil spt ICMI.
Menurut bang Dr.Fahri Ali yang ahli sejarah yang cerdas itu, berpendapat bahwa Nation-State RI itu, dahulunya dibangun atas kekuatan ide, intelektual and moral power, bukan capital power, duit dan duit atau uang politik (money politic) yang transaksional yang sangat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bang Fahri berpendapat, untuk mencegah cengkraman oligarki politik perlu dibangun pusat outoritatif sebagamana yang ada di perguruan tinggi terkemuka spt UGM, IPB.dll, disamping memperbanyak dan memperkuat kaum kelas menengah terdidik dan terpelajar, perannya untuk memajukan Indonesia yang beradab. Lebih jauh beliau bang Dr.Fahri menaruh harapan besar dan bersimpati kepada Prof.Arif Satria sebagai akademisi-Guru besar, Rektor IPB University dan Ketua Umum MPP ICMI, agar bisa berperan konstruktif untuk membangun negara-bangsa, NKRI yang berkemajuan dan beradab, serta terhindar dari cengkraman oligarki.
Adanya cengkraman oligarki dalam sistem politik dan ketata-negaraan sangatlah membahayakan keberlanjutan NKRI, dan kekuatan sekelintir pemilik modal besar (oligarki) memporak porandakan moral dan etika kehidupan bernegara serta merampas dan merampok kedaulatan rakyat. Hal itu bukan saja dikarenakan dilarang hukum dan perUU Indonesia, dan juga hukumnya haram dari sudut keyakinan agama, terutama Dinulislam. Itu sekilas pesan moral yang sempat saya catat, dan merupakan ulasan saya yang sangat singkat.
Saking menariknya materi webinar dampak buruk kekuatan.oligarki di dunia politik ini, saya sangat kesulitan menarasikan secara detail, karena kekuatan oligarki bukan persoalan individu akan tetapi sudah bertransformasi.menjadi sistem oligarki, begitu menurut Prof.Didin S Damanhuri, pakar dan ilmuwan politik-ekonomi IPB University itu. Kepakaran kang Didin (begitu saya panggil), demikian tampak dari data dan fakta-fakta perilaku sangat menyimpang penguasa dengan pengusaha menjadi "pengusahaha" (istilah bang Andi Faisal), yang bertindak penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abused of power and authority) seperti kasus pertambangan nikel, katebelece perizinan perluasan kebun kelapa Sawit di Sumatera dan Kalimantan, aliran dana milyaran bahkan triliyunan rupiah dalam usaha jahat pencucian uang (money laundry) ke berbagai pihak, antara lain oknum Kepolisian dan keluarga petinggi negara, dikutip dari berita majalah Tempo.
Begitu luas perspektif atau sudut pandang nara sumber.webinar dengan ide-ide dan pemikiran briyan, mutiara yang muncul dalam pokok pikiran webinar tersebut, ditulis secara utuh sangat sulit diungkapkan InsyaAllah di lain waktu, ada kesempatan saya AA bisa menulis persoalan atau isu-isu strategis berkembangnya kekuatan oligarki politik dan ekonomi yang membahayakan perjalanan NKRI sustainability, yang sama-sama kita cintai ini bisa disampaikan ke publik. Untuk selanjutnya bisa kita terangkan kepada masyarakat umum (publik) melalui berbagai media massa yang ada di tanah air sebagai sebuah pertanggungjawaban kaum intelektual, yang terhimpun dalam ormas Islam seperti ICMI.
Harapan saya dan kita semua tentunya, semoga hasil diskusi webinar fenomena sosial, perilaku jahat oligarki politik-ekonomi, bisa dirumuskan dengan baik, yang kemudian menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden RI dan Pimpinan DPR RI beserta Pimpinan Lembaga Negara lainnya, agar public policy negeri ini terkoreksi dengan baik. Yakni public policy berupa regulasi based on scientific-religious, bukan mengumbar hawa nafsu hegemoni kekuasaan dan keserakahan.(greedy) dari para elite tertentu (the ruling party) yang tak beradab dan tidak bermoral.
Itulah tugas kecendekiawan dan kebangsaan ICMI yang berbasis pada integrasi imtak dengan iptek yakni Keislaman, Dinnulislam yang based on Al Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian seharusnya tugas kaum cendekiawan muslim Indonesia menurut AD dan ART ICMI thn 2021.
Saya mendengar sebuah harapan Wakil Ketua Wankar MPP ICMI, ibuku yang heubat Dr Sri Astuti Bukhori, saya sependapat dan setuju apa yang beliau katakan itu dalam isi sambutannya. Isu cengkraman oligarki politik ini, janganlah hanya sekedar berwacana semata, akan tetapi seharusnya ditindaklanjuti secara kongrit.! Jika perlu bersegera menghadap bapak Presiden , RI, semoga..
Penulis: Dr.Apendi Arsyad , (Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat dan Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Pendiri-Dosen Universitas Djuanda Bogor, Pegiat dan Pengamat Sosial)
